Penandatanganan Komitmen Bersama dan Monitoring, Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 10 TAHUN 2019 TENTANG HIMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI KLIK DISINI

Penandatanganan Komitmen Bersama dan Monitoring, Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

27 Jan

pn-banyumas.go.id Banyumas, 04 Januari 2021 bertempat di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Banyumas melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama dan penandatanganan Pakta Integritas dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selaku Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan Ketua Tim Zona Integritas Bapak Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.dalam Sambutannya beliau menyampaikan bahwa Penerapan Zona Integritas (ZI), Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IMG 5128 FOTO PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PN BMS SENIN 4 JANUARI 2021 94

Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021

IMG 5128 FOTO RAPAT PEMBANTUKAN TIM KERJA ZI 2021 SENIN 4 JANUARI 2021 85

monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama yang di diawali oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, dilanjutkan oleh para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, seluruh Pegawai dan tenaga Honorer. Dalam sambutanya Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Bapak Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. Beliau menjelaskan bahwa proses pembangunan ZI berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, sistematis, komprehensif dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, menerapkan whistle blowing system, membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya. Membangun Manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan.

IMG 5128 FOTO PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA SENIN 4 JANUARI 2021 151

Penandatanganan Komitmen Bersama

IMG 5128 FOTO PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA SENIN 4 JANUARI 2021 149

Penandatanganan Komitmen Bersama